Desa Fiktif Dibentuk Berdasarkan Aturan Palsu

Desa Fiktif Dibentuk Berdasarkan Aturan Palsu

Puluhan desa yang disebut fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara diduga lahir berdasarkan peraturan daerah yang dipalsukan. Tak pernah dibahas di DPRD, aturan tersebut ditengarai dibuat dengan tahun mundur dan tanda tangan tiruan bupati lama.

Kementerian Dalam Negeri diduga abai dalam memverifikasi Peraturan Daerah Konawe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pendefinitifan Desa-desa dalam Wilayah Konawe. Peraturan ini diduga fiktif karena tidak tercantum dalam registrasi daerah di kabupaten itu.

Pemimpin KPK dan Tokoh Gugat UU KPK Hasil Revisi

Gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terus mengalir. Menyusul dua gugatan yang telah diajukan oleh 18 mahasiswa dan 25 advokat sebelumnya, tiga pemimpin KPK bersama 10 pegiat antikorupsi menjadi pemohon uji materi revisi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Para tokoh yang mendaftarkan gugatan baru tersebut adalah Ketua KPK Agus Rahardjo, serta Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dan Saut Situmorang. Tokoh lainnya adalah mantan Pemimpin KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan M. Jasin, Ketua Dewan Pembina Nurcholis Madjid Society Omi Komaria Madjid, serta mantan penasihat wakil presiden Abdillah Toha. Ada pula juri Bung Hatta Anticorruption Award, Betti S. Alisjahbana; guru besar Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo; dosen Universitas Indonesia, Mayling Oey; dosen Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar; aktivis Suarhatini Hadad; dan wartawan senior Ismid Hadad. Permohonan uji materi ini didukung oleh 39 kuasa hukum dari Tim Advokasi UU KPK.

Kejaksaan Selidiki Dugaan Kecurangan Jiwasraya

Kejaksaan Selidiki Dugaan Kecurangan Jiwasraya
Kementerian Badan Usaha Milik Negara melaporkan bobolnya keuangan PT Asuransi Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kecurangan yang membuat perusahaan asuransi pelat merah itu rugi hingga Rp 13,74 triliun. Kejaksaan menyatakan sedang menyelidiki perkara ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, mengatakan pemeriksaan sejumlah dokumen tengah berlangsung untuk mencari unsur pidana, termasuk kerugian negara. Laporan tersebut kemudian diproses oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). “Saat ini data dari laporan itu masih ditelaah untuk menentukan bisa atau tidaknya ditindaklanjuti ke penyelidikan,” ujar Mukri di kantornya, kemarin.
Pemerintah Verifikasi Desa Diduga Fiktif
Pemerintah tengah memverifikasi sejumlah desa bermasalah atau diduga fiktif. Verifikasi ini dilakukan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan puluhan desa diduga fiktif dan ditengarai menerima dana desa, pekan lalu.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan saat ini lembaganya menunggu hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap sejumlah desa yang diduga bermasalah. Hasil verifikasi itu akan menjadi dasar pembekuan penyaluran dana desa.

Kejaksaan Selidiki Dugaan Kecurangan Jiwasraya

Kejaksaan Selidiki Dugaan Kecurangan Jiwasraya

Kementerian Badan Usaha Milik Negara melaporkan bobolnya keuangan PT Asuransi Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kecurangan yang membuat perusahaan asuransi pelat merah itu rugi hingga Rp 13,74 triliun. Kejaksaan menyatakan sedang menyelidiki perkara ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri, mengatakan pemeriksaan sejumlah dokumen tengah berlangsung untuk mencari unsur pidana, termasuk kerugian negara. Laporan tersebut kemudian diproses oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). “Saat ini data dari laporan itu masih ditelaah untuk menentukan bisa atau tidaknya ditindaklanjuti ke penyelidikan,” ujar Mukri di kantornya, kemarin.

Pemerintah Verifikasi Desa Diduga Fiktif

Pemerintah tengah memverifikasi sejumlah desa bermasalah atau diduga fiktif. Verifikasi ini dilakukan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan puluhan desa diduga fiktif dan ditengarai menerima dana desa, pekan lalu.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan saat ini lembaganya menunggu hasil verifikasi Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap sejumlah desa yang diduga bermasalah. Hasil verifikasi itu akan menjadi dasar pembekuan penyaluran dana desa.

Erick Ditugasi Selamatkan Jiwasraya

Erick Ditugasi Selamatkan Jiwasraya

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memprioritaskan penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya. Pemerintah pun berusaha mengggandeng sejumlah perusahaan, termasuk dari luar negeri, sebagai mitra strategis.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakila Rakyat Said Abdullah mengatakan DPR telah menyetujui dan memberi kesempatan kepada manajemen Jiwasraya serta Kementerian BUMN untuk melakukan restrukturisasi. DPR memberikan waktu enam bulan kepada manajemen Jiwasraya untuk membereskan seluruh persoalan. Jika tak terpenuhi, DPR akan memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menindak manajemen dan menentukan nasib asuransi pelat merah tersebut.

Seperti apa rencana penyelamatan Jiwasraya?

Sampah Plastik Masuk Lewat Impor Kertas Bekas

Sejumlah perusahaan kertas mengimpor sampah kertas scrap sebagai bahan baku daur ulang untuk membuat kertas. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mencatat, secara nasional, kebutuhan bahan baku kertas sebesar 6,4 juta ton per tahun. Namun pasokan bahan baku di dalam negeri baru terpenuhi 2-3 juta ton saja. Direktur Eksekutif APKI, Liana Bratasida, mengatakan kekurangan pasokan bahan baku dipenuhi dengan mengimpor sampah kertas.

Masalahnya, masuknya sampah kertas impor ke Indonesia kerap disusupi limbah plastik dan pelbagai macam limbah baerbahaya.

Bagaimana sampah tersebut bisa masuk dan mencemari lingkungan di sejumlah daerah?

Laporan dari Desa Penghasil Racun Plastik

Laporan dari Desa Penghasil Racun Plastik

Cerobong-cerobong pabrik tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, tak berhenti mengepulkan asap. Dari kejauhan terlihat asap hitam pekat bergelayut di atas atap rumah warga Tropodo, mengikuti arah angin bertiup. Tempo mencium aroma khas pembakaran plastik begitu memasuki perkampungan ini. Saat berjalan ke tengah desa, bau dan debu dari asap pekat itu makin menyengat.
Desa Tropodo mencuri perhatian setelah aliansi peneliti lingkungan hidup lintas negara menemukan 16 jenis racun dari limbah plastik yang terkandung dalam telur ayam bukan ras yang dilepasliarkan desa ini. Aliansi peneliti yang terdiri atas International Pollutants Elimination Network (IPEN), Arnika Association, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton), dan Nexus3 Foundation mempublikasikan temuan mereka, Jumat pekan lalu.

Mengapa pembuat tahu di Tropodo menggunakan plastik untuk mengolah tahu? Apa dampak buruknya?

DKI Kebut Pembuatan Sumur Resapan

Pemerintah DKI Jakarta menargetkan pembangunan 1.300 sumur resapan selesai pada 15 Desember 2019. Sumur-sumur itu dianggap bisa menjadi solusi untuk mengatasi genangan air yang kerap muncul setiap musim hujan. Tapi, hingga November ini, pemerintah Jakarta baru membangun sekitar 300 sumur resapan.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Ricki M. Mulia, mengatakan pembuatan sumur saat ini masih terus berjalan. Dia optimistis seluruh pekerjaan bisa diselesaikan sesuai dengan tenggat. Dalam satu hari, dia mengklaim, bisa diselesaikan 25 sumur. “Kami yakin bisa selesai (sesuai dengan target),” kata Ricki.